Profesi dokter gigi bukan hanya berkaitan dengan kemampuan klinis, tetapi juga memerlukan integritas, empati, dan kepatuhan terhadap etika profesional. Di Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) menjadi organisasi yang bertanggung jawab dalam menjaga standar etika tersebut agar praktik kedokteran gigi tetap aman, manusiawi, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Melalui berbagai aturan, program, dan mekanisme pengawasan, PDGI berperan besar dalam membentuk karakter profesional dokter gigi di seluruh Indonesia.

Salah satu bentuk komitmen PDGI terhadap etika profesi adalah penyusunan Kode Etik Kedokteran Gigi. Dokumen ini menjadi pedoman moral dan profesional bagi setiap dokter gigi dalam menjalankan praktik sehari-hari. Kode etik mengatur bagaimana dokter gigi harus bersikap terhadap pasien, sejawat, masyarakat, hingga institusi tempat mereka bekerja. Misalnya, nilai seperti kerahasiaan medis, kejujuran dalam memberikan informasi, kewajiban memberikan perawatan yang aman, serta larangan memberikan layanan di luar kompetensi merupakan bagian penting dari kode etik tersebut.

Selain itu, PDGI juga mengawasi pelaksanaan kode etik melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG). Lembaga ini bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan kasus-kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh dokter gigi. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang objektif, PDGI mampu menjaga profesionalisme anggotanya sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dari praktik yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan MKEKG menunjukkan bahwa PDGI sangat serius dalam menegakkan integritas profesi.

Pendidikan mengenai etika juga menjadi bagian penting dalam program PDGI. Melalui seminar, workshop, dan pelatihan profesional berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD), PDGI memastikan bahwa aspek etika selalu menjadi perhatian utama dalam praktik kedokteran gigi. Para dokter gigi didorong untuk memahami konsekuensi etis dari setiap tindakan klinis, termasuk bagaimana mengambil keputusan yang tepat saat menghadapi dilema medis, konflik kepentingan, atau situasi sensitif yang melibatkan pasien.

Dalam konteks perkembangan teknologi dan media digital, PDGI juga gencar memberikan panduan terkait etika komunikasi publik dan promosi layanan kesehatan. Banyaknya dokter gigi yang memanfaatkan media sosial untuk edukasi maupun pemasaran memerlukan regulasi yang jelas agar informasi yang disebarkan tetap akurat dan tidak menyesatkan. PDGI mengingatkan bahwa promosi tidak boleh berlebihan, merendahkan sejawat, atau menimbulkan persepsi yang salah pada masyarakat mengenai suatu prosedur medis. Langkah ini bertujuan menjaga agar dunia kedokteran gigi tetap profesional meskipun berada di era digital yang penuh tantangan.

PDGI juga memainkan peran penting dalam menangkal praktik ilegal seperti “tukang gigi” atau penyelenggara layanan estetik gigi non-medis. Dalam hal ini, PDGI tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang bahaya praktik ilegal, tetapi juga mendorong penegakan hukum bersama pihak berwenang. Upaya ini menunjukkan bahwa PDGI bukan hanya fokus pada pembinaan anggotanya, tetapi juga peduli terhadap keselamatan masyarakat luas.

Secara keseluruhan, PDGI merupakan pilar utama dalam membangun budaya etis dan integritas dalam dunia kedokteran gigi Indonesia. Melalui regulasi, pendidikan, pengawasan, serta advokasi publik, PDGI memastikan bahwa profesi dokter gigi dijalankan dengan standar moral dan profesional yang tinggi. Dengan keberadaan PDGI yang konsisten menjaga etika profesi, masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya ketika menerima pelayanan kesehatan gigi di seluruh Indonesia.