Kesejahteraan dokter gigi adalah pilar penting dalam memastikan kualitas pelayanan kesehatan gigi di Indonesia. Dokter gigi yang sejahtera secara profesional dan finansial akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), sebagai organisasi profesi, memiliki peran krusial dalam mengadvokasi dan memperjuangkan kondisi kerja yang lebih adil dan sejahtera bagi para anggotanya.

Mengapa Kesejahteraan Dokter Gigi Menjadi Perhatian PDGI?

Kesejahteraan dokter gigi mencakup berbagai aspek, mulai dari pendapatan yang layak, jam kerja yang proporsional, keamanan kerja, hingga perlindungan hukum dan jaminan sosial. Isu ini menjadi prioritas PDGI karena:

• Dampak pada Kualitas Layanan: Dokter gigi yang tertekan secara finansial, kelelahan, atau merasa tidak aman dalam bekerja cenderung sulit memberikan pelayanan yang optimal. Kesejahteraan yang baik berkorelasi langsung dengan mutu pelayanan.
• Retensi dan Distribusi Dokter Gigi: Kondisi kerja yang tidak adil dapat menyebabkan dokter gigi enggan berpraktik di daerah tertentu atau bahkan meninggalkan profesi, memperparah masalah kekurangan dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan.
• Martabat Profesi: PDGI bertanggung jawab menjaga martabat dan kehormatan profesi dokter gigi, yang salah satunya tercermin dari kondisi kerja yang manusiawi dan profesional.
• Perlindungan Anggota: Sebagai organisasi profesi, PDGI memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anggotanya.

Peran PDGI dalam Advokasi Kesejahteraan Dokter Gigi

PDGI melakukan advokasi untuk kesejahteraan anggotanya melalui berbagai cara:

1. Advokasi Standar Remunerasi (Upah/Pendapatan)

Salah satu aspek krusial kesejahteraan adalah pendapatan yang layak. PDGI berupaya:

• Menyusun Pedoman Upah Minimum: Mengusulkan standar remunerasi atau fee schedule yang adil dan layak bagi dokter gigi, terutama bagi yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan swasta atau sebagai dokter gigi umum di puskesmas/rumah sakit.
• Bernegosiasi dengan Pengambil Kebijakan: Mengadvokasi kepada pemerintah (Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan) terkait tarif pelayanan kedokteran gigi dalam sistem jaminan kesehatan nasional agar lebih proporsional dan tidak merugikan dokter gigi.
• Edukasi Anggota: Memberikan pemahaman kepada dokter gigi mengenai hak-hak mereka terkait remunerasi dan bagaimana menegosiasikan kontrak kerja yang adil.

2. Advokasi Kondisi Kerja dan Lingkungan yang Aman

PDGI juga fokus pada aspek non-finansial dari kesejahteraan, yaitu lingkungan kerja yang sehat dan aman:

• Jam Kerja yang Proporsional: Mengadvokasi jam kerja yang tidak berlebihan, terutama bagi dokter gigi di rumah sakit atau institusi yang memberlakukan sistem shift, untuk mencegah kelelahan dan burnout.
• Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Mendorong penerapan standar K3 yang ketat di praktik kedokteran gigi, termasuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, sistem sterilisasi yang efektif, dan manajemen limbah medis yang aman, untuk melindungi dokter gigi dari risiko infeksi dan bahaya lain di tempat kerja.
• Manajemen Stres dan Burnout: Mengembangkan program atau merekomendasikan sumber daya untuk membantu dokter gigi mengatasi stres dan burnout yang kerap melanda profesi medis.

3. Perlindungan Hukum dan Bantuan Advokasi

PDGI memberikan perlindungan bagi anggotanya dari potensi masalah hukum atau sengketa:

• Biro Hukum PDGI: Memiliki biro hukum atau komite khusus yang siap memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada anggota yang menghadapi sengketa medis atau tuntutan hukum, sepanjang mereka telah berpraktik sesuai standar dan kode etik.
• Edukasi Hukum: Menyelenggarakan seminar atau workshop mengenai aspek hukum dalam praktik kedokteran gigi (misalnya tentang rekam medis, informed consent, atau malpraktik) untuk meminimalisir risiko hukum bagi dokter gigi.
• Advokasi Regulasi yang Adil: Berperan dalam meninjau dan memberikan masukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpotensi merugikan dokter gigi atau membatasi ruang gerak profesional mereka.

4. Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Sosial

PDGI berupaya memastikan dokter gigi memiliki jaring pengaman sosial:

• BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan: Mendorong seluruh anggota untuk terdaftar dan memanfaatkan program jaminan sosial yang disediakan pemerintah.
• Dana Sosial Internal: Beberapa cabang PDGI mungkin memiliki dana sosial atau program bantuan untuk anggota yang mengalami kesulitan finansial atau musibah.
• Asuransi Profesi: Menganjurkan anggota untuk memiliki asuransi profesi sebagai bentuk perlindungan tambahan.

5. Membangun Kemitraan Strategis

Untuk memperkuat advokasinya, PDGI menjalin kemitraan dengan:

• Pemerintah: Kementerian Kesehatan, Kemenaker, BPJS Kesehatan, dan DPR.
• Asosiasi Rumah Sakit/Klinik: Bernegosiasi untuk standar kontrak kerja yang adil.
• Organisasi Profesi Kesehatan Lainnya: Bersinergi dengan IDI dan organisasi profesi kesehatan lainnya untuk memperjuangkan isu kesejahteraan tenaga kesehatan secara umum.

Melalui berbagai upaya advokasi ini, PDGI tidak hanya melindungi hak-hak anggotanya, tetapi juga secara fundamental berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gigi di Indonesia. Kesejahteraan dokter gigi yang terjamin akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga mereka dapat fokus pada misi utamanya: memberikan perawatan gigi terbaik bagi masyarakat.